• Rabu, 27 Oktober 2021

Dorong Perda Pesantren, Fraksi PPP Serahkan Usuluan ke Pimpinan DPRD Pandeglang

- Sabtu, 25 September 2021 | 02:34 WIB
Ketua Fraksi PPP, Oman Abdurohman beserta anggota Fraksi PPP, saat serahkan nota usulan Perda Pesantren pada Pimpinan DPRD Pandeglang, Tb. Udi Juhdi, Jumat (24/9/2021). (Daday)
Ketua Fraksi PPP, Oman Abdurohman beserta anggota Fraksi PPP, saat serahkan nota usulan Perda Pesantren pada Pimpinan DPRD Pandeglang, Tb. Udi Juhdi, Jumat (24/9/2021). (Daday)

fajarbanten.com - Dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaran Pesantren, yang sudah ditandatangani oleh Presiden RI beberapa waktu lalu, membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) langsung tancap gas untuk terus mengawal Perpres tersebut, hingga ketingkat daerah dengan menginisiasi terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi PPP di DPRD Kabupaten Pandeglang, Oman Abdurohman mengatakan, perlunya Perda tersebut tidak lain yakni untuk mengalokasikan pendanaan penyelenggaran pesantren yang ada di daerah-daerah, sehingga sah secara hukum, ketika pesantren mendapatkan bantuan anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN.

"Hari ini kami para anggota DPRD dari Fraksi PPP Kabupaten Pandeglang, datang bersama-sama menemui pimpinan dewan, guna mendorong lahirnya Perda Pesantren di daerah yang dikenal dengan julukan Kota Santri ini," ucap Oman Abdurohman, Jumat 24 September 2021.

Dikatakannya juga, bahwa Perda Pesantren tersebut sangatlah penting, terutama di Kabupaten Pandeglang ini, karena secara karakteristik daerah, Pandeglang bisa dibilang sangat layak adanya Perda Pesantren itu, sebab Pandeglang juga dikenal sebagai daerah Sejuta Santri Seribu Ulama.

"Seolah-olah pesantren di Kabupaten Pandeglang saat ini kurang perhatian dan terabaikan. Karena masih banyak kata-kata dari masyarakat yang menyebut pesantren-pesantren itu sebagai Bale Rombeng atau Bilik Bolong," tambahnya.

Ketua Fraksi PPP juga berharap, perencanaan dan penyusunan Perda Pesantren di Kabupaten Pandeglang ini, bisa dengan segera dilakukan dan masuk di Program Legislasi Daerah (Prolegda), sehingga di tahun 2022 bisa menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan akhir tahun 2022 selambat-lambatnya sudah menjadi Perda.

"Fraksi PPP mendorong agar Perpres yang sudah ada tersebut, ditindaklanjuti menjadi Perda. Harapan kita juga, inisiasi kami ini bisa menjadi masukan agar masuk dalam Prolegda. Pasalnya ini menjadi salah satu upaya proteksi fraksi untuk melindungi keberlangsungan pesantren salafi, sebab melihat Pemda yang belum sepenuhnya bisa hadir untuk Ponpes," ucapnya lagi.

Selain itu, pihaknya bakal memfasilitasi Pondok Pesantren yang kini belum berbadan hukum. Karena, jika tidak memiliki legalitas yang resmi maka Pondok Pesantren tidak bisa menyerap anggaran dari pemerintah. 

"Kalau tidak terdaftar tetap tidak bakal mendapat bantuan, insyallah kami akan membantu para pengasuh di Ponpes yang belum berbadan hukum agar memiliki badan hukum, kita akan bantu se-maksimal mungkin," ungkapnya lagi.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb Udi Juhdi saat menerima usulan Perda yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Fraksi PPP, mengaku bakal mendorong secara maksimal agar bisa dimasukan kedalam Prolegda. 

Halaman:

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

DEMA STAISMAN Gelar Bedah Film Sang KIAI

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:18 WIB

Bupati Pandeglang: MUI Garda Terdepan Pembinaan Umat

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:46 WIB

Senjata Api Anggota Polsek Cibaliung Diperiksa

Senin, 4 Oktober 2021 | 13:48 WIB
X