• Jumat, 3 Desember 2021

Kelompok Tani Yang Tak Memiliki Legalitas, Terancam Tidak Dapat Hibah

- Senin, 25 Oktober 2021 | 20:02 WIB
Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Pandeglang, Nasir MD. Menurutnya (Daday)
Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Pandeglang, Nasir MD. Menurutnya (Daday)

fajarbanten.com - Sebanyak 2000 lebih Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Pandeglang dan tersebar di 35 kecamatan. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, diperkirakan baru 10 persennya saja yang sudah memiliki legal formal, atau berbadan hukum, sehingga mengakibatkan bantuan hibah untuk Poktan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terkendala regulasi.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Pandeglang, Nasir MD. Menurutnya, Poktan-Poktan yang hingga saat ini tidak bisa menyerap bantuan dana hibah dari APBD Kabupaten Pandeglang, terbilang cukup banyak.

"Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019, Perubahan Kelima atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Maka bantuan bagi Poktan yang belum memiliki legalitas, belum bisa direalisasikan," jelas Nasir di ruang kerjanya, Senin 25 Oktober 2021.

Dikatakannya juga, dengan diberlakukan Sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD), maka harus ada badan hukum bagi kelompok-kelompok yang mau mendapatkan hibah dari pemerintah.

"Harus memiliki badan hukum terlebih dahulu, dan tercatat di Kementrian Hukum dan HAM, bila Poktan tersebut ingin mendapatkan dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah," tambahnya.

Nasir memastikan, bahwa Distanak akan lebih memprioritaskan Poktan yang telah berbadan hukum serta memiliki surat keterangan legalitas dari Kementrian Hukum dan HAM.

"Yang pasti kita akan prioritaskan Poktan yang sudah berbadan hukum, atau yang sudah memiliki legalitas jelas. Meskipun kita tahu, kalau Poktan yang saat ini belum memiliki legalitas tersebut, memang benar Poktan yang aktif," ungkap Sekretaris Distanak Pandeglang ini.

Menurut Nasir, hal tersebut saat ini memang menjadi sebuah polemik bagi Distanak. Sebab sebelumnya, para Poktan kerap mendapat bantuan tanpa harus ada SK Menkumham. Maka dari itu, untuk menutupi kebutuhan, saat ini Poktan hanya bisa mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, maupun dari Pemerintah Provinsi.

"Sepanjang tidak memiliki (Sk Kemenkum-HAM), kami tidak bisa. Kan kasian, selama ini banyak kelompok yang mendapat bantuan hibah. Paling ya bantuan Pusat saja dan pusat yang bisa. Karena, tidak terbentur dengan aturan Permendagri itu," pungkasnya. (Daday)

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

Usai Dilantik, 206 Kades Diberikan Pembekalan

Senin, 8 November 2021 | 17:30 WIB

Penerima Bansos di Pandeglang Harus Divaksin

Kamis, 4 November 2021 | 08:08 WIB

Yayasan Amanah Takaful Tebar 10.000 Al-Qur'an

Senin, 1 November 2021 | 11:19 WIB

Horison Altama Pandeglang Gelar Opening Full House

Jumat, 29 Oktober 2021 | 10:27 WIB

Tiap Tahun Kebutuhan Darah Capai 5 Ribu Kantong

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:26 WIB
X