Korupsi Dana Desa, Koruptor : Untuk Biaya Anak Sekolah dan Pengajian

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 15:04 WIB
Kapolres Pandeglang AKBP Belny sedang bertanya kepada kedua tersangka korupsi DD Sodong, Kecamatan Saketi, Rabu 27 Oktober 2021. (Iman)
Kapolres Pandeglang AKBP Belny sedang bertanya kepada kedua tersangka korupsi DD Sodong, Kecamatan Saketi, Rabu 27 Oktober 2021. (Iman)

fajarbanten.com - Mantan Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi SJ (54) mengaku, uang hasil korupsi yang dilakukannya dipergunakan untuk kebutuhan keluarga, yakni biaya anaknya sekolah dan kegiatan di desa yang tidak sesuai peruntukannya seperti kegiatan pengajian di wilayahnya.

"Kadang-kadang di desa juga banyak kebutuhan dan banyak kegiatan-kegiatan, contoh pengajian desa sebulan sekali, terus juga ada yang hajatan, karena saya jadi Kades paling gajian 3 bulan sekali, untuk kebutuhan keluarga kaya sekolah anak karena ada yang sudah kuliah ada juga yang SMA," kata SJ, saat jumpa pers di Mapolres Pandeglang, Rabu 27 Oktober 2021.

Jumpa pers tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga didampingi Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah dan Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Fajar Maulidi.

Menurut SJ, uang untuk pembangunan semuanya sudah direalisasikan meskipun kualitas bangunan buruk. Tetapi, kata dia, uang yang dinikmati merupakan uang sisa pembangunan.

"Untuk fisik memang dilaksanakan semua pak, cuman istilahnya di desa pak ya sisa sedikit-sedikit buat saya lah. Kalau untuk pembangunan saya membangun semua, adapun bagus tidaknya bangunan saya itulah hasil PPK (Pejabat Pembuat Komitmen-red)," tutur SJ.

Selain SJ mantan Kepala Desa Sodong juga anaknya YP (29) selaku Kaur Keuangan Desa Sodong ikut terlibat.

Menurut YP, uang hasil korupsi tidak ia gunakan untuk kebutuhan pribadi melainkan untuk menutupi kebutuhan lain yang ada di desa. "Digunakan bayar untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa sekitar Rp 20 juta pak," singkatnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 20 tahun kurungan penjara.(Iman)

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

PLN Gandeng BUMDes Manfaatkan FABA di Pandeglang

Jumat, 17 Juni 2022 | 17:08 WIB
X