• Kamis, 11 Agustus 2022

Kalapas Cikarang Ikuti Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM Wilayah Jabar

- Selasa, 5 Juli 2022 | 18:29 WIB
Kepala Lapas Cikarang Veri Johanes
Kepala Lapas Cikarang Veri Johanes

Kanwil Kemenkumham Jabar mengadakan penanganan pelayanan publik berbasis HAM ( P2HAM ) sekaligus Deklarasi dan pengukuhan gugus tugas Prisma tahun 2022 bertempat di aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jabar, Jl. Jakarta No. 27 Kota Bandung, Selasa, 05 Juli 2022.

Dalam pembukaan acara, Kakanwil Kemenkumham Jabar, Sudjonggo mengatakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia khususnya bagian kedelapan tentang Hak Turut serta dalam pemerintahan.

Demikian pula pada pasal 43 dan 44, menjadi landasan penting bagi warga negara untuk melaksanakan hak asasinya dalam partisipasi publik maupun untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah, ujar Sudjonggo dihadapan Dirjen HAM, Mualimin Abdi dan seluruh APH, Ombudsman, DPRD Propinsi, Kejati, Pengadilan Tinggi Biro Hukum Setda Propinsi Jabar dan seluruh kepala UPT se Jabar.

"Menciptakan pelayanan publik berbasis HAM menjadi prioritas Kanwil Kumham Jabar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara atas pelayanan administrasi yang telah disediakan," tuturnya.

Tambah Sudjonggo, "Sebanyak 51 UPT dibawah Kanwil Kemenkumham Jabar diharapkan berupaya terus memperbaiki layanan terutama agar berorientasi pada kebutuhan, berpedoman pada prinsip HAM serta pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan penerima layanan itu sendiri," tandasnya.

Sementara itu, Dirjen HAM Kemenkumham RI, Mualimin Abdi mengatakan HAM itu tidak hanya tugas pemerintah walaupun memiliki tanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berbasis HAM itu tidak boleh diskriminatif, memiliki nilai keadilan dan adanya kepastian," kata Mualimin usai pengukuhan Gugus Tugas Prisma.

Banyak layanan di Kemenkumham ini, seperri di Inigrasi  dan Pemasyarakatan. Semua layanan itu harus berbasis HAM', pungkasnya.

Kata Dirjen HAM, jika tidak mentaati pelayanam yang berbasis HAM itu, sejatinya kita sudah mengingkari konstitusi dan UUD 1945, jelasnya.

Setiap orang harus mendapatkan keadilan dan tidak boleh korupsi karena itu melanggar hak asasi orang lain, tukas Mualimin.

Halaman:

Editor: R. Dede

Terkini

100 Ribu Bendera Merah Putih Disebar di Lebak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 13:08 WIB

Sah, Ini Dia 'Gembong-nya' PKS Banten!

Senin, 8 Agustus 2022 | 12:49 WIB

Kacab BRI Pandeglang di Periksa Kejari

Kamis, 4 Agustus 2022 | 16:36 WIB

Personil Polsek Malingping Datangi TKP Laka Lantas

Kamis, 4 Agustus 2022 | 16:31 WIB
X