• Rabu, 17 Agustus 2022

Pemkab Pandeglang Gandeng Kejari Untuk Selesaikan 14 Aset Bermasalah

- Kamis, 28 Juli 2022 | 12:50 WIB
Kepala BPKD Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin (Daday)
Kepala BPKD Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin (Daday)

FAJARBANTEN.COM - Sebanyak 14 aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, hingga saat ini statusnya masih berpolemik. Menyikapi hal itu, Pemkab Pandeglang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dalam waktu dekat ini berencana akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepala BPKD Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin menjelaskan, bahwa penyelesaian belasan aset itu, yakni untuk memberi kepastian hukum, dan sekaligus upaya Pemkab untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka itu, guna memuluskan persoalan itu, Pemkab menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memberi pendampingan hukum.

“Sebelumnya BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) bidang BMD (Barang Milik Daerah) punya PR permasalahan aset, kami awali dengan pembentukan Tim Penyelesaian BMD melalui Perjanjian Kerjasama dengan Kejari,” jelas Yahya, Rabu 27 Juli 2022

Dikatakannya juga, dari ke-14 aset BMD itu memiliki sejumlah masalah, seperti sengketa dengan ahli waris, terbengkalai, dan kepemilikan yang belum terselesaikan. Belasan aset yang menjadi fokus utama penyelesaiannya, yakni Pantai Karangsari, TPA Cigeulis, maupun TPA Bojong Canar.

“Penyelesaiannya terkait pengakuan, pengamanan aset, gugat menggugat. Ini kan tidak bisa kita berlama-lama,” tambahnya.

Diakui Yahya, selain memberi kekuatan hukum tetap, penyelesaian aset itu juga sebagai upaya Pemkab memeroleh pendanaan lebih supaya tidak tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

“Permasalahan aset, kita ini harus bisa mengelola aset sampai bisa menghasilkan PAD. Kalau mengandalkan transfer, sampai kapan? Karena negara kita juga harus memikirkan daerah lain, banyak yang harus diurusi,” terangnya.

Sementara Kasi Datun Kejari Pandeglang, Taufik Hidayat menjabarkan, pihaknya akan memberi pendampingan terhadap penyelesaian aset tersebut berdasarkan tugas korps adhyaksa. Menurutnya, penyelesaian aset ini penting untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah sepanjang dilakukan pengelolaan yang baik.

“Penuntasan kekayaan Pemda ini juga untuk memulihkan kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Aset pemerintah diharapkan tidak dikuasai oleh pihak lain yang hanya mengambil keuntungan untuk pribadi maupun kelompoknya,” tegas dia.

Adapun dari persoalan aset ini, Taufik mengingatkan Pemda untuk lebih ketat lagi dalam mengamankan aset-asetnya. Dia menyarankan Pemkab melakukan pembenahan pengelolaan aset dengan mengadakan pembukuan yang mencatat dan mendata aset serta memastikan seluruh aset memiliki kekuatan hukum supaya menghindari penguasaan dari pihak lain.

Halaman:

Editor: Rian Nopandra

Tags

Terkini

GP Ansor Pandeglang Gelar Susbalan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:15 WIB

Kacab BRI Pandeglang di Periksa Kejari

Kamis, 4 Agustus 2022 | 16:36 WIB
X