APDESI Minta Pemkab Pandeglang Desak Kemendagri Cabut Moratorium Pilkades

- Jumat, 11 November 2022 | 15:46 WIB
APDESI Minta Pemkab Pandeglang Desak Kemendagri Cabut Moratorium Pilkades (Ilustarasi)
APDESI Minta Pemkab Pandeglang Desak Kemendagri Cabut Moratorium Pilkades (Ilustarasi)

FAJARBANTEN.COM - Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pandeglang, diminta untuk mendesak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mencabut moratorium pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 mendatang.

Desakan tersebut disuarakan oleh ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, tahun depan ada 108 Kepala Desa di Pandeglang yang masa jabatannya akan habis.

“Lebih dari seratus Kepala Desa yang masa jabatannya habis pada 8 Desember 2023, dan ditambah PAW (Pergantian Antar Waktu) Kepala Desa yang meninggal, jadi diperkirakan ada sekitar 110 desa yang tahun 2023 harus melaksanakan Pilkades,” ungkap Ketua APDESI Kabupaten Pandeglang, Cecep Muhidin, Jumat 11 November 2022.

Baca Juga: Lapas Kelas IIA Tangerang Perkuat Jajaran Pengamanan Dengan Melakukan Internalisasi

Dikatakannya juga, apabila Pilkades ditunda lewat dari 2024, maka dipastikan 110 desa itu akan diisi oleh Pjs. Sementara dikhawatirkan kekosongan jabatan itu akan mengganggu roda pemerintahan di desa.

“Kami khawatir jika Pilkades ditunda. Karena kalau lewat dari September (2023), mau tidak mau dua tahun (harus) ditunda. Mengapa jangan banyak kekosongan di desa? Karena kalau dijabat Pjs banyak masalah. Itu terbukti tahun 2017-2019,” tambahnya.

Baca Juga: Tim Satopspatnal Kanwil Banten Sidak Blok Hunian WBP Lapas Perempuan Tangerang

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb. Udi Juhdi mengungkapkan, aspirasi Apdesi perihal percepatan penyelenggaraan Pilkades sudah disampaikan ke Kemendagri melalui Pemda.

“Sampai saat ini Pemerintah Daerah masih menunggu jawaban, arahan, dan instruksi dari Kemendagri. Apakah Pilkades bisa dilanjutkan di 2023, atau ada arahan untuk ditunda, atau dikembalikan sepenuhnya ke daerah kabupaten tersebut,” ucap dia.

Baca Juga: Geothermal Batu Kuwung Serang, Energi Terbarukan yang Ramah Lingkungan

Udi menjelaskan, pelaksanaan Pilkades 2023 masih tetap memungkinkan dilaksanakan meski beririsan dengan tahapan Pemilu 2024. Sebab persiapan dari Pemda sudah berjalan. Bahkan Pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran untuk Pilkades tahun depan sekitar Rp3,6 miliar dalam APBD 2023.

“Ketika arahan dari Kemendagri diperbolehkan, kami laksanakan. Anggarannya sudah disiapkan. Itu bukti keseriusan kami terhadap Kades yang akan melaksanakan Pilkades 2023,” pungkasnya. (Daday)

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

Mantapkan Bintek PPS, KPU Gelar Rakor dengan PPK

Senin, 30 Januari 2023 | 20:29 WIB

Dana BSM di SDN Sukasada 2 Pastikan Diterima Utuh

Selasa, 24 Januari 2023 | 12:59 WIB

Bupati Irna Jadi Penentu Jabatan Sekda Difinitif

Jumat, 20 Januari 2023 | 17:50 WIB

Hampir Tertimpa, Rumah Janda Anak Tiga Ambruk

Selasa, 3 Januari 2023 | 16:43 WIB
X