• Sabtu, 18 September 2021

PC PMII Pandeglang Nilai Ada "Overlap Tupoksi" Terkait Sosialisasi Perda

- Selasa, 24 Agustus 2021 | 23:47 WIB
IMG-20210824-WA0000
IMG-20210824-WA0000

FAJARBANTEN.COM - Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Pandeglang, Samsul Hadi, menilai adanya tumpang tindih tugas dan fungsi (Overlap Tupoksi) terkait kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif, sehingga mengakibatkan adanya pemborosan anggaran negara yang nilainya tergolong cukup besar.


Hal tersebut menurut Samsul, terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Pandeglang Tahun 2020 dan telah menjadi catatan serta temuan BPK RI untuk dapat segera ditindaklanjuti.


"Kami (PMII Pandeglang) mempertanyakan prihal adanya temuan BPK RI mengenai kegiatan sosialisasi Perda Inisiatif dewan yang telah menghabiskan anggaran hingga Rp1.396.975.000,- dan diduga bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nommor 70 Tahun 2019, serta Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebab kami nilai kegiatan ini sudah Overlap," tegas Samsul pada saat Dialog Publik antara Kelompok Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Pandeglang dengan sejumlah anggota dewan, pada Selasa (24/8/2021) di Gedung DPRD Pandeglang.


Karena menurutnya, kegiatan sosialisasi Perda tersebut seharusnya bukanlah kewenang dari DPRD, akan tetapi sudah menjadi kewenangan pihak eksekutif, yang dalam hal itu adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah. Maka dari itulah, Samsul menilai bahwa inilah yang disebut "Overlap Tupoksi".


"Akibat adanya peran legeselatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi Perda, mengakibatkan adanya pemborosan anggaran negara yang nilainya cukup besar. Ini disebut Overlap Tupoksi, padahal sudah jelas, bila hanya untuk menampung aspirasi, dewan sebenarnya sudah punya kegiatan lain yang disebut Reses Dewan, jadi untuk apa lagi masih menggunakan anggaran sosialisasi Perda," tambahnya.


Ketua Umum PC PMII Kabupaten Pandeglang ini pun mengaku kesal, lantaran apa yang disampaikannya saat itu dianggap mengada-ada, dan tidak mendasar. Padahal menurutnya, apa yang disampaikannya saat itu, semua tertuang jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Pandeglang Tahun 2020 yang dilakukan oleh BPK RI.


"Salah satu pimpinan dewan saat itu menganggap apa yang kami (PC PMII) sampaikan saat itu tidak benar dan tidak mendasar. Padahal jelas, semua itu tertuang dalam LHP LKPD Pandeglang Tahun 2020. Jadi bila mereka (dewan) menyatakan itu tidak benar, maka secara langsung atau pun tidak, mereka sudah meragukan hasil pemeriksaan BPK RI," pungkasnya. (Daday)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Satlantas Polres Pandeglang Bagikan Paket Sembako

Jumat, 17 September 2021 | 17:45 WIB

Polres Pandeglang Siaga Penanggulangan Bencana

Kamis, 16 September 2021 | 20:32 WIB

Tenggak Miras Oplosan, Seorang Pemuda Tewas

Senin, 13 September 2021 | 15:06 WIB

Sesosok Mayat Ditemukan di Bendungan Talaga

Minggu, 12 September 2021 | 01:19 WIB

Dua Pengedar Narkoba Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Sabtu, 11 September 2021 | 11:02 WIB

Petugas Jaga Tahanan Polres Pandeglang di Cek Propam

Jumat, 10 September 2021 | 13:18 WIB
X