• Senin, 24 Januari 2022

Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PB PII Sebut Kebijakan Pendidikan Mendapat Rapor Merah

- Jumat, 22 Oktober 2021 | 10:09 WIB
Rafani Tuahuns, Ketua Umum PB PII Webinar Konsolidasi Nasional; Membaca Potret Pendidikan Indonesia, Rabu 20 Oktober 2021. ((PII))
Rafani Tuahuns, Ketua Umum PB PII Webinar Konsolidasi Nasional; Membaca Potret Pendidikan Indonesia, Rabu 20 Oktober 2021. ((PII))

Hal senada disampaikan Satriawan Salim, menurutnya banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran, sehingga kondisi pendidikan Indonesia seperti saat ini.

“Ditengah pandemi, harusnya ada grand design pendidikan. Ini karena tidak ada grand desainnya, tidak ada kebijakan untuk itu, maka kondisinya memprihatinkan seperti hari ini,” pungkasnya.

Satriawan Salim juga menyoroti kebijakan Mendikbud yang belum pro terhadap guru honorer. Dengan kekurangan guru 1.3 Juta guru, menurutnya seharusnya guru-guru honorer mendapat perhatian serius.

“Kebijakan anggaran yang tidak pro terhadap guru honorer, gaji guru honorer di daerah-daerah masih ada kita jumpai perbulan menerima kurang dari satu juta rupiah. Ini tidak sebanding,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah dengan kebijakan anggarannya untuk menhadirkan upah layak minimum honorer. Dua pimpinan OKP lainnya juga memperkuat argumentasi Mendikbud layak mendapatikan evaluasi serius.

Jefri Gultom Ketua Umum PP GMKI dan Afandi Ismail Ketua Umum PB HMI, keduanya senada menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mendikbud salah arah.

“Harusnya yang jadi menteri pendidikan adalah orang yang lebih mengerti pendidikan,” ujar Afandi Ismail akhir sesi webinar.

Webinar Konsolidasi Nasional yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut dihadiri ratusan partisipan dari berbagai provinsi. Closing statement disampailkan Damaningtyas selaku tokoh senior pengamat pendidikan, mengamini narasi evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang banyak tidak tepat sasaran.

Meskipun demikian diakhir penuturannya ia menyampaikan bahwa meskipun masyarakat memberikan kritik terhadap pemerintah, tapi pemerintah tidak mendengarkan itu sama saja, maka yang terepenting menurutnya kelompok aktifis harus tetap menjaga daya kritisnya.(**)

Halaman:

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

Kingland Dukung Turing Tim JKW-PWI

Jumat, 17 September 2021 | 11:37 WIB

FKUB Pererat Kerukunan Antar Umat Beragama

Rabu, 15 September 2021 | 12:26 WIB
X