• Sabtu, 18 September 2021

Antasari Buka Suara Soal Kebakaran Yang Terjadi di Lapas Tangerang

- Senin, 13 September 2021 | 16:08 WIB
Mantan Ketua KPK Antasari Buka Suara Soal Kebakaran Yang Terjadi di Lapas Tangerang
Mantan Ketua KPK Antasari Buka Suara Soal Kebakaran Yang Terjadi di Lapas Tangerang

Jebolan Universitas Sriwijaya ini menyatakan berdasarkan pengalaman pribadi  selama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Tangerang dia melihat rasio antara tenaga sipir dan penghuni jadi kian tak seimbang.

“Dulu tahun 2011 ketika saya di sana, penghuninya baru seribuan, setelah beberapa bulan saya keluar jadi 2000an, sekarang kabarnya sudah lebih dari itu. Jadi pasti semakin tidak proporsional rasionya,” kata Antasari.

Mantan Kasubdit Penyidikan Kejagung ini menyatakan dulu ketika dirinya berada di dalam lapas, dia pernah ditunjuk sebagai kepala pengamanan yang berasal dari napi untuk membantu para sipir.

“Karena memang jumlah sipirnya terbatas sehingga harus dibantu. Kalau kondisi aman sih, mungkin para sipir terlihat cukup, namun jika sudah ada keributan baru terlihat para sipir kewalahan. Maka ketika itu kami diperbantukan membuat pengamanan di antara blok. Sehingga pernah kami bikin acara panggung gembira bagi napi yang diperkirakan akan rusuh ternyata aman, karena memang sudah terbentuk tim keamanan untuk membantu sipir lapas agar idak ada kerusuhan,” cetusnya.

Dia menyatakan sudah selayaknya Kemenkumham mengevaluasi jumlah sipir yang ada. Selain itu jumlah para napi juga harus bisa dikurangi. Caranya dengan menyeleksi siapa yang harus masuk penjara dan siapa yang tak perlu masuk penjara.

“Di sistem hukum kita kan sudah ada kesalahan  sejak awal dari mulai penyidikan, penuntutan dan peradilan. Karena mereka yang tidak masuk lapas kan sebagian besar kasusnya narkoba (Pernah kita bikin acara panggung gembira, makanya kemudian kita membentuk tim keamanan untuk membantu lapas sehingga tidak ada kerusuhan),” tambahnya.

Namun, separuh kasus narkoba ini seharusnya tidak berada di dalam Lapas dan sudah layak harus keluar. Sebab penangan hukum terhadap mereka salah.

“Dalam kasus narkoba ada terjadi si A punya narkoba 5 kg, kemudian si B beli 2 kg. Untuk pengantaran si A memakai tukang ojek, ojek nggak tahu isinya apa sampai depan rumah si B, dia ditangkap polisi, ojek yang masuk penjara bukan si A atau si B terkadang lolos. Padahal si tukang ojek harusnya menjadi saksi kunci. Prosesnya hukum seperti ini yang perlu diperbaiki,  jika proses hukumnya benar maka LP sepi,” kata pria kelahiran Pangkal Pinang ini.

Maka dia mengaku tak setuju dengan wacana pembangunan lapas baru sebab yang paling penting adalah mengurangi over kapasitas di dalam lapas. Jadi yang tidak perlu masuk penjara sebaiknya tidak dipenjara.

“Kalau kita nambah lapas terus akhirnya kita akan dikenal internasional negeri penjara, itu kesannya kriminal kita tinggi. Sehingga investor pun jadi nggak mau masuk, lebih baik kita membenahi sistem hukum kita,”pungkasnya. (Dede).

Halaman:

Editor: R. Dede

Tags

Terkini

AstraPay, Pembayaran Digital yang Solutif dan Terpercaya

Kamis, 16 September 2021 | 15:25 WIB

Syafrudin : PUAN Banten Harus Tetap Kompak

Selasa, 14 September 2021 | 19:12 WIB
X