• Kamis, 1 Desember 2022

Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

- Selasa, 12 April 2022 | 11:37 WIB
Rustam Mukadar SH Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang (Red)
Rustam Mukadar SH Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang (Red)

Oleh : Rustam Mukadar, SH Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan nasional. Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat.

Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.

Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Demikian pula dalam perkembangan hukum internasional, juga telah mengakui eksistensi masyarakat adat. Khusus dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tersirat dalam free and prior informed consent principl (Lynch, Owe, and Kirk Talbott dalam Imamulhadi, 2011) dan juga secara tegas diakui dalam Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat adat di negara-negara merdeka. Konvensi ILO 169 menetapkan agar pemerintah negara peserta konvensi bertanggung jawab menggembangkan dengan partisipasi masyarakat yang terkait, mengkoordinasi dan mengambil tindakan sistematis untuk melindungi hak-hak bangsa dan masyarakat adat dan menjamin pengakuan terhadap integritas mereka. Pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan keuntungan berdasarkan hakhak dan kesempatan yang sama dengan anggota penduduk lainnya.

Definisi Adat

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat merupakan aturan “perbuatan” yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara “kelakuan” yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 31/ PUU-V/2007 merumuskan Masyarakat Adat sebagai: “Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur: a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); b) ada pranata pemerintahan adat; c) ada harta kekayaan dan/atau bendabenda adat; d) ada perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.”

Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Halaman:

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

Peran Media Masa Dalam Panggung Politik

Jumat, 5 Agustus 2022 | 20:05 WIB

Kampus dalam Perlindungan Permendikbud 30 2021

Senin, 13 Desember 2021 | 13:45 WIB

Ekspresi Kegembiraan Sepak Bola Presiden Jokowi

Minggu, 3 Oktober 2021 | 13:19 WIB

Soal Pengaduan ke Dewan Pers

Kamis, 9 September 2021 | 15:54 WIB

Reign of Fear: Cara Orang Bodoh Memimpin Negara

Sabtu, 4 September 2021 | 15:26 WIB

Refleksi Kebangsaan di Hari Kemerdekaan

Selasa, 17 Agustus 2021 | 21:13 WIB

Lucu-lucuan dalam Getir PPKM

Senin, 19 Juli 2021 | 11:30 WIB

Informasi Jernih Dalam “Perang Posting”

Selasa, 6 Juli 2021 | 16:41 WIB

Menanti Keputusan dari (Bukan) Tuhan

Selasa, 1 Juni 2021 | 15:52 WIB
X