Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

- Selasa, 12 April 2022 | 11:37 WIB
Rustam Mukadar SH Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang (Red)
Rustam Mukadar SH Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang (Red)

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perekebunan menegaskan bahwa Jika permohonan hak untuk usaha perkebunan berada diatas tanah ulayat yang menurut kenyataannya masih ada, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya (ganti rugi).

Dalam pandangan hukum adat, tanah hak ulayat adalah merupakan milik persekutuan hukum masyarakat adat, dimana mereka secara kolektif memiliki hak untuk menggunakan dengan bebas tanah tersebut dan pihak diluar persekutuan dapat juga menikmati hasil tersebut dengan izin kepala Adat dengan pembayaran recognisi (pembayaran sebelum tanah diolah). Hal ini menunjukan dalam pandangan hukum adat, bahwa kepemilikan masyarakat adat lebih dominan dari pada pihak luar.

Problematika Keberadaan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Dengan telah diakuinya hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat akan tetapi belum mampu menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah masyarakat adat ada masih banyak permasalahan itu terjadi di daerah-daerah Indonesia. Banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir sengketa karena tidak sesuai dengan seharusnya.

Polemik yang sering timbul adalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak ulayat yaitu hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh negara dimana dalam teorinya hak ulayat dapat mengembang (menguat) dan mengempis (melemah) sama juga halnya dengan hak-hak perorangan dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat, “semakin kuat kedudukan hak ulayat maka hak milik atas tanah itu semakin mengempis tetapi apabila semakin kuat hak milik itu maka keberadaan hak ulayat itu akan berakhir”.

Berdasarkan penelitian Komnas HAM dalam inquiry nasional, mayoritas masyarakat hukum adat di Indonesia belum memperoleh kembali tanah-tanahnya. Ada syarat administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti diwajibkan adanya peraturan daerah atau produk hukum daerah laiinya yang justru menjadi kendala untuk adanya pengembalian tanah-tanah tersebut. “Begitu banyak masyarakat hukum adat, begitu luas kawasan hutan dan banyaknya tumpang tindih antara tanah adat dan tanah negara menyebabkan sampai saat ini baru sekitar 30.000 hektar yang dikembalikan dan diakui sebagai hutan adat. Bayangkan, itu hanya sedikit dari target 4.500.000 hektar.

Banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir sengketa karena tidak sesuai dengan seharusnya. Hal itu timbul karena para investor seharusnya berurusan langsung dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk melaksanakan suatu perjanjian. Tetapi kenyataannya malah investor tersebut mendapatkan tanahnya melalui pemerintah yang mengakibatkan masyarakat adat selaku pemilik protes karena mengapa melakukan kegiatan investor ditanah mereka.

Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya beberapa Undang-Undang diantaranya: UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan juga UndangUndang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Jangan sampai terjadinya tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

Untuk konsep kedepannya diharapkan kepada Pemerintah untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dimana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rinci peraturan perundang-undangannya baik itu bisa dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah dimana yang jelas dibawah undang-undang, apakah bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hak-hak atas tanah atau untuk pelaksanaannya. Supaya ada kejelasan hak milik dari pada masyarakat hukum adat itu kedepannya karena selama ini hukum adat memang dikenal dan juga diatur dalam UUD 1945 tapi sejauh mana keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif tidak ada kejelasannya.

Halaman:

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

Peran Media Masa Dalam Panggung Politik

Jumat, 5 Agustus 2022 | 20:05 WIB

Kampus dalam Perlindungan Permendikbud 30 2021

Senin, 13 Desember 2021 | 13:45 WIB

Ekspresi Kegembiraan Sepak Bola Presiden Jokowi

Minggu, 3 Oktober 2021 | 13:19 WIB

Soal Pengaduan ke Dewan Pers

Kamis, 9 September 2021 | 15:54 WIB

Reign of Fear: Cara Orang Bodoh Memimpin Negara

Sabtu, 4 September 2021 | 15:26 WIB

Refleksi Kebangsaan di Hari Kemerdekaan

Selasa, 17 Agustus 2021 | 21:13 WIB

Lucu-lucuan dalam Getir PPKM

Senin, 19 Juli 2021 | 11:30 WIB

Informasi Jernih Dalam “Perang Posting”

Selasa, 6 Juli 2021 | 16:41 WIB

Menanti Keputusan dari (Bukan) Tuhan

Selasa, 1 Juni 2021 | 15:52 WIB
X