• Kamis, 27 Januari 2022

Ketua Umum PB PII Sebut Kebijakan Menteri Nadiem Makarim Mendapat Rapor Merah

- Jumat, 22 Oktober 2021 | 10:01 WIB
Rafani Tuahuns, Ketua Umum PB PII  (PII)
Rafani Tuahuns, Ketua Umum PB PII (PII)

fajarbanten.com - Konsolidasi Nasional Evaluasi 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin digelar oleh Pengurus Besar pelajar Islam Indonesia (PB PII), Rabu (20/10/2021).

Konsolidasi yang dilaksanakan melalui virtual zoom tersebut menghadirkan berbagai kalangan. Hadir tiga pimpinan OKP, Rafani Tuahuns Ketua Umum PB PII, Jefri Gultom Ketua Umum PP GMKI, Affandi Ismail Ketua Umum PB HMI.

Dalam forum tersebut juga hadir Darmaningtyas selaku tokoh senior pengamat pendidikan, Satriawan Salim Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Indra Charismiadji selaku praktisi pendidikan dan Nasrullah Larada selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KB PII).

Rafani Tuahuns, Ketua Umum PB PII menegaskan sejak awal forum, bahwa prinsip keadilan untuk semua telah menjadi landasan fundamental negara. Ia mengutip sila kelima Pancasila.

“Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia, sangat tegas Pancasila sebagai statsfundamentalnorm, norma fundamental negara, bahwa keadilan untuk semua, tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang diskriminatif,” pungkasnya.

Menurutnya, evaluasi 2 tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, sangat memprihatinkan realitas pendidikan. Ia menerangkan ketimpangan pendidikan desa dan kota, akses pendidikan di daerah-daerah yang jauh tertinggal dengan kota-kota besar.

“Kebijakan Menteri Nadiem Makarim tidak solutif, ketimpangan sudah terjadi, badai pandemi menyerang negeri, harusnya kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim pro rakyat kecil," katanya.

"Justru kebijakannya memperlebar jurang ketimpangan, setahun terakhir kebijakan PJJ yang tidak ditunjang infrastruktur digital serta tidak adanya grand desain pendidikan di tengah pandemi manjadikan pelajar di daerah-daerah tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama, ini diskriminatif,” imbuh putra asal Sulawesi Tengah itu.

Menurutnya kebijakan harus berkeadilan, jika kebijakan itu diskriminatif, maka menurut Rafani, itu pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan Pancasila.

“Amanat Konstitusi tegas, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, demikian termaktub dalam pas 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pendidikan yang merata adalah hak seluruh anak bangsa, dan kewajiban negara memenuhinya,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

Rektor Baru Dilantik, Ini Harapan Plt Presiden UNBAJA

Senin, 1 November 2021 | 18:40 WIB

Rektor UNBAJA Dilantik

Senin, 1 November 2021 | 18:31 WIB

PTM Terbatas SD dan Vaksinasi Covid-19

Jumat, 22 Oktober 2021 | 12:02 WIB

Pemuda Lebak Peduli Gelar Safari Literasi

Senin, 11 Oktober 2021 | 14:17 WIB

STAISMAN Pandeglang Gelar Diseminasi PPL

Selasa, 5 Oktober 2021 | 11:47 WIB
X