• Kamis, 1 Desember 2022

Pengamat Sebut Perampingan OPD di Banten Bisa Lumpuhkan Roda Pemerintahan

- Rabu, 16 November 2022 | 14:07 WIB
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul (Kajian Politik Nasional)
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul (Kajian Politik Nasional)

FAJARBANTEN.COM mengkritik usulan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar.

Menurut Adib, implementasi perampingan OPD membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sinkronisasi data dan administrasi ditiap-tiap OPD, kesiapan sumber daya manusia, termasuk ketersediaan infrastruktur penunjang harus terlebih dahulu disiapkan secara matang. Jangan sampai, perampingan OPD menimbulkan masalah baru, terutama soal tumpang tindih kewenangan dan perizinan.

“Daripada bicara soal perampingan OPD, baiknya PJ Gubernur Banten fokus pada kinerjanya. Apakah selama ini kerjanya sudah maksimal? Lalu apa hasilnya?, karena sampai hari ini tidak ada kebijakan yang konkret dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat Banten," ujarnya Rabu, 15 November 2022.

Selain itu, Adib menegaskan, perampingan OPD yang dilakukan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2023 bisa berdampak serius pada pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Banten.

"Pasalnya APBD 2023 sudah disahkan sesuai dengan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini, sehingga jika terjadi perampingan OPD, APBD tahun 2023 terancam tidak bisa direalisasikan," katanya.

Sehingga Adib mengingatkan Pj Gubernur Banten agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan perampingan OPD. Karena berpotensi akan mengganggu pelayanan publik, bahkan melumpuhkan penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Banten. Terlebih upaya penerapan perampingan ini dilakukan oleh Pj Gubernur menjelang 6 bulan masa jabatannya habis.

“Masa jabatan PJ Gubernur itukan maksimal satu tahun, dan akan dievaluasi oleh Mendagri. Jika masa jabatannya tidak diperpanjang, maka ini akan menjadi masalah baru bagi Penjabat selanjutnya, begitu pun sebaliknya, apakah diwaktu yang terbatas proses adaptasi perampingan dapat dilakukan dengan cepat dilingkungan OPD? dan lagi-lagi nanti masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini di Pemprov Banten terdapat 22 dinas dan 9 badan. Tapi dalam raperda penggabungan itu, 22 dinas itu akan dipangkas menjadi 15 dinas saja. Sedangkan dari 9 badan akan dikurangi menjadi 6 badan.

Adapun 15 dinas yang digabungkan yakni, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan serta perpustakaan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta bidang kebakaran. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Tenaga Kerja dan Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman:

Editor: R. Dede

Tags

Terkini

KPU Tetapkan 2 Rancangan Dapil

Rabu, 23 November 2022 | 19:37 WIB

'Ngomongin PKS', Jadi Wadah Kritik Anak Muda Banten

Selasa, 15 November 2022 | 22:01 WIB

KPU Petakan 33 Lokasi Khusus

Selasa, 15 November 2022 | 21:59 WIB
X