• Kamis, 1 Desember 2022

Pengamat Desak Pj Gubernur Banten dan DPRD Tidak Sembarangan Rampingkan OPD

- Rabu, 16 November 2022 | 14:34 WIB
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul  (Kajian Politik Nasional (KPN))
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul (Kajian Politik Nasional (KPN))

Fajarbanten.com— Usulan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar berpotensi akan mengganggu pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Banten. Terlebih upaya penerapan perampingan ini dilakukan oleh PJ Gubernur menjelang 6 bulan masa jabatannya habis.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengaku khawatir dengan langkah Pj Gubernur Banten yang mengusulkan perampingan OPD.

Menurutnya, apabila perampingan dilakukan menjelang habisnya masa jabatan Pj Gubernur ini disetujui oleh DPRD Provinsi Banten, bukan hanya berdampak pada aspek kepegawaian namun juga akan merugikan masyarakat Banten.

Pasalnya, APBD 2023 sudah disahkan sesuai dengan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini, sehingga jika terjadi perampingan OPD, APBD tahun 2023 terancam tidak bisa direalisasikan.

“Jangan sampai kegiatan perampingan OPD terkesan serampangan. Karena ini akan berdampak sistemik pada pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten,” cetusnya, Rabu 16 November 2022.

Adib melanjutkan, implementasi perampingan OPD membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sinkronisasi data dan administrasi di tiap-tiap OPD, kesiapan sumber daya manusia, termasuk ketersediaan infrastruktur penunjang harus terlebih dahulu disiapkan secara matang. Jangan sampai, perampingan OPD menimbulkan masalah baru, terutama soal tumpang tindih kewenangan dan perizinan.

Adib memaklumi langkah PJ Gubernur Banten yang ingin segera mengimplementasikan perampingan OPD demi terciptanya kinerja pemerintahan yang efisien dan kaya fungsi. Namun, dirinya mengingatkan, bahwa Pj Gubernur bukanlah Gubernur definitif.

“Masa jabatan PJ Gubernur itukan maksimal satu tahun, dan akan dievaluasi oleh Mendagri. Jika masa jabatannya tidak diperpanjang, maka ini akan menjadi masalah baru bagi Penjabat selanjutnya, begitu pun sebaliknya, apakah di waktu yang terbatas proses adaptasi perampingan dapat dilakukan dengan cepat di lingkungan OPD? dan lagi-lagi nanti masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.

Sebab itu, Adib meminta agar Pj Gubernur Banten fokus pada target kerjanya. “Daripada bicara soal perampingan OPD, baiknya Pj Gubernur Banten fokus pada kinerjanya. Apakah selama ini kerjanya sudah maksimal? Lalu apa hasilnya?, karena sampai hari ini tidak ada kebijakan yang konkret dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat Banten.”

Seperti diketahui, saat ini di Pemprov Banten terdapat 22 dinas dan 9 badan. Tapi dalam raperda penggabungan itu, 22 dinas itu akan dipangkas menjadi 15 dinas saja. Sedangkan dari 9 badan akan dikurangi menjadi 6 badan.

Halaman:

Editor: Rahman Malik

Tags

Terkini

KPU Tetapkan 2 Rancangan Dapil

Rabu, 23 November 2022 | 19:37 WIB

'Ngomongin PKS', Jadi Wadah Kritik Anak Muda Banten

Selasa, 15 November 2022 | 22:01 WIB

KPU Petakan 33 Lokasi Khusus

Selasa, 15 November 2022 | 21:59 WIB
X